JAKARTA, FAKTACELEBES – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan DPR untuk meningkatkan kualitas legislasi, pengawasan, serta pengelolaan anggaran negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menghadiri Habibie Democracy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Puan mengatakan, DPR memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan dan produk undang-undang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, transformasi kelembagaan tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan kebijakan maupun pergantian pejabat. Perubahan juga harus menyentuh pola pikir dan cara kerja seluruh unsur lembaga.
Ia menekankan bahwa DPR harus semakin responsif dalam menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat substansi undang-undang, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara.
Puan juga mengakui bahwa proses pembenahan DPR masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya keterbatasan kelembagaan, perbedaan kepentingan politik, budaya politik, serta kesenjangan antara harapan masyarakat dan hasil kerja lembaga legislatif.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur bangsa untuk ikut mengambil bagian dalam mendorong perubahan.
Masyarakat sipil, kalangan akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga lembaga negara dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Puan berharap transformasi kelembagaan dapat menghasilkan DPR yang lebih transparan, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan perubahan harus diukur dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat, bukan sekadar perubahan sistem atau struktur organisasi.

